Muhammadiyah Diminta Tak Buru buru Terima Ijin Usaha Pertambangan, Umar Hasyim : Jaga Marwah Persyarikatan

uklik net – SOLO – Tokoh Muhammadiyah di Kota Solo , Umar Hasyim angkat suara dengan isu populer tentang ditariknya dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia ( BSI ) serta rencana pemberian Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) kepada Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Islam besar ditanah air.

Umar Hasyim yang juga politisi Partai Amanat Nasional ( PAN ) itu sangat yakin , apa yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah ditingkat pusat sudah diperhitungkan dengan matang. ” Itu kemungkinan menjadi langkah yang baik. Dan kita didaerah samikna wa atokna dengan pusat,” ujar Umar Hasyim, yang kini juga menjadi Bendahara LHKP ( Lembaga Hikmah Kebijakan Publik ) DPW Muhammadiyah Jawa Tengah.

Umar Hasyim yang berpengalaman sebagai legislator di Propinsi Jateng dan Kota Solo , juga speak up tentang isu pemberian ijin usaha pertambangan, oleh pemerintah Jokowi kepada ormas keagamaan. Menurut Umar, meski usaha pertambangan itu menggiurkan, namun dirinya wanti wanti agar Muhammadiyah tidak buru buru menerima tawaran dari pemerintah. ” Harus dikaji dulu , jangan sampai menjadi jebakan bagi Muhammadiyah, karena usaha pertambangan itu penuh problem. Sehingga , Muhammadiyah tidak terseret oleh persoalan usaha pertambangan itu. Muhammadiyah ini besar dan seksi , maka harus hati hati , dan dijaga marwahnya,” tandas Umar Hasyim , kepada awak media yang menemuinya di kawasan Keprabon Solo , Jumat( 7/6) sore.

Menjaga Marwah Persyarikatan memang harus dilakukan oleh segenap warga Muhammadiyah. Sebelumnya , mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, juga telah berbicara keras , agar Muhammadiyah menolak tawaran IUP oleh pemerintah. Saat ini baru Nahdlatul Ulama, Ormas Keagamaan Islam yang setuju menerima IUP dari pemerintah.

Suara Din Syamsuddin memang layak diperhitungkan oleh PP Muhammadiyah. Sebelumnya , Din Syamsuddin pernah memberi saran, saat Jokowi akan menyusun kabinet dengan menempatkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti sebagai Wakil Menteri Pendidikan. Saat itu Din Syamsuddin bersuara agar Muhammadiyah menolak tawaran itu , karena jabatan Wamen tidak sebanding dengan kebesaran Organisasi Muhammadiyah yang memang banyak bergerak dibidang sosial dan pendidikan.

https://youtu.be/2mMQf8agGrI?si=T7zmA_Zzx41Pscd-

Kini suara penolakan kembali dilontarkan oleh Din Syamsuddin terkait ijin usaha pertambangan yang ditawarkan kepada Ormas Keagamaan, termasuk Muhammadiyah. ( Tim Jurnalis uklik.net –  Safrudin  )