BerkoTA Podcast : Umar Hasyim Nilai Muncul Demokratisasi di DPRD Solo Pasca Munculnya RAPBD Deadlock

uklik.net – SOLO –  Polemik yang memanas akibat belum dibahasnya Rancangan APBD 2025 Kota Solo, mendapat tanggapan dari Politikus senior Kota Solo Umar Hasyim SE. Mantan legislator di DPRD Provinsi dan DPRD Solo itu menilai ada warna lain digedung wakil rakyat Kota Solo saat ini.

” Kalau yang dulu dulu hal semacam ini tidak pernah terjadi. Dulu , semua lancar karena Legislatif dan Eksekutif dikuasai oleh PDIP. Saat ini , dengan munculnya Walikota baru bukan dari PDIP, maka tarik ulur semacam ini akan bisa berlanjut lebih lama. Kalau saya menilai ini ada kemajuan , ada Demokratisasi di DPRD Solo,” tandas Umar Hasyim, dalam pernyataannya di BerkoTA Podcast, Selasa(3/12) sore.Umar Hasyim berharap, para politikus di gedung parlemen mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan yang lebih besar, sehingga tidak menang menangan.

Seperti diketahui, rapat Banggar DPRD gagal membahas RAPBD 2025 karena hujan interupsi dan pertanyaan dari anggota FPDIP soal keabsahan pembentukan Banggar dan Banmus.

Awal bulan Desember ini , pimpinan DPRD Solo dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan konsultasi ke Dirjen Otda Kemendagri . Ketua Fraksi PKS Sugeng Riyanto dalam media sosialnya mengabarkan sedang bersama Walikota Solo Teguh Prakosa berada di Gedung H Direktorat jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan konsultasi.

Dari hasil konsultasi , diperoleh kepastian bahwa sampai hari ini pembentukan alkap DPRD Solo masih harus mengacu PP No 12/2018 alias tidak ada diskresi.

Artinya pembentukan Badan Anggaran [Banggar] dan Badan Musyawarah [Banmus] dilakukan dengan cara, fraksi mengirim anggotanya yang memenuhi keterwakilan komisi, bahwa karena komisi-komisi belum terbentuk, otomatis Banggar tidak bisa terbentuk.

Kini, akibat gagal memenuhi tenggat waktu pembahasan RAPBD 2025 yakni 30 November 2024, para anggota DPRD dan kepala daerah bakal kena sanksi tidak menerima gaji selama enam bulan.

Dampak lainnya, yakni tertundanya transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu komponen pendapatan APBD.

Berbagai program pembangunan yang dirancang Pemkot maupun Wali Kota baru hasil Pilkada 2024 pun berpotensi sulit untuk dilaksanakan.

Perkembangan tentang APBD 2025 Kota Solo akan mendapat perhatian lebih luas dari masyarakat, karena terkait juga dengan janji janji Walikota yang terpilih dalam Pilkada 27 November lalu.

Umar Hasyim menilai , kejadian ini bukan sebuah kesengajaan politik. Karena dampaknya akan mengenai para wakil rakyat juga dengan sanksi yang ada.

” Saya melihat ini buka disengaja oleh PDIP,  karena mereka akan kena imbasnya bila memang disengaja,” imbuh Umar Hasyim, yang kini menjadi Wakil Ketua BPOK DPW PAN Jateng. (Tim Jurnalis uklik.net – SAFRUDIN)