uklik.net
Kabar Militer
News Uklik
News Daerah
Vidio Uklik
uklik.net – Advokat dan penasihat hukum, Elia Ronny Sianressy, S.H., resmi mendatangi Kantor Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diduga dilakukan oleh wartawan Maluku IndoMedia, Luthfi Helut.
Dalam keterangannya kepada media, Ronny menjelaskan bahwa aduan ini terkait pemberitaan yang menurutnya tidak sesuai fakta serta berpotensi menyesatkan publik. “Dengan ini saya melaporkan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong serta dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10 KEJ,” ujar Ronny di hadapan awak pers.
Ronny mengungkapkan, kasus ini bermula pada 17 September 2025, ketika ia menerima tautan berita berjudul “Diduga Pesta Miras Bersama 2 (Dua) Wanita di Pulau Pombo Seret Petinggi SOKSI Maluku”. Menurutnya, berita tersebut bukan hanya menyerang Ketua SOKSI Maluku, tetapi juga menyimpangkan substansi wawancara yang telah ia berikan.
“Dalam percakapan via telepon, saya sudah meminta agar tidak lagi menyerang Ketua SOKSI Maluku. Saya bahkan menyampaikan jika dugaan itu benar, saya sebagai mantan Ketua AMPG Maluku dua periode siap menyampaikan permohonan maaf. Namun yang dipublikasikan justru berbeda jauh dengan apa yang saya sampaikan,” jelasnya.
Ronny menambahkan, alih-alih menggunakan hak jawab dan klarifikasi untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak terlapor justru kembali menyebarkan rekaman percakapan yang telah diedit melalui grup WhatsApp politik Maluku.
“Atas tindakan tersebut, terbukti telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, saya meminta Dewan Pers menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kedatangan Ronny diterima langsung oleh staf Dewan Pers, Eli, yang mencatat laporan resmi tersebut. Ronny menegaskan, langkah hukum ini ditempuh bukan untuk membatasi kerja pers, melainkan agar prinsip profesionalisme jurnalistik tetap dijunjung tinggi.
“Sebagai lawyer, saya sangat memahami aturan dan menghargai Dewan Pers sebagai lembaga penyelesai sengketa pers. Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, transparan, dan sesuai koridor hukum,” pungkasnya. (FRT)
