Atasi Solusi Kemacetan, Ketua DPRD Kota Depok : Dorong Transportasi Publik Terintegrasi

Uklik.net – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa penataan transportasi publik yang terintegrasi menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan kemacetan yang kian kompleks di Kota Depok.

Menurutnya, kemacetan tidak lagi bisa diselesaikan dengan solusi parsial, melainkan membutuhkan kebijakan menyeluruh dan berkelanjutan.

DPRD Kota Depok, kata Ade, berkomitmen penuh mengawal kebijakan transportasi tersebut melalui dukungan anggaran, regulasi, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ade menjelaskan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan telah menjadikan kemacetan sebagai persoalan struktural.

Oleh sebab itu, DPRD mendorong pembangunan infrastruktur yang dibarengi dengan penguatan angkutan umum sebagai satu sistem transportasi yang terintegrasi.

Sebagai langkah awal, DPRD mendukung penganggaran pembebasan lahan dan pembangunan jalan alternatif Engram–Pemuda, serta pelebaran Jalan Pemuda–Parung Bingung. Infrastruktur ini diharapkan mampu membuka akses baru, memperlancar distribusi arus lalu lintas, serta mengurangi kepadatan di kawasan dengan aktivitas ekonomi dan permukiman tinggi.

Meski demikian, Ade menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak boleh dijadikan satu-satunya solusi. Tanpa diiringi penguatan transportasi publik, pelebaran jalan justru berpotensi meningkatkan ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

“Pembangunan infrastruktur jalan harus berjalan seiring dengan penguatan transportasi publik. Jika tidak, kemacetan hanya akan berpindah tempat, bukan terselesaikan,” ujar Ade, Rabu (24/12).

Dalam kerangka kebijakan tersebut, DPRD mendorong penambahan rute angkutan umum secara bertahap yang terhubung langsung dengan simpul-simpul transportasi, seperti terminal, stasiun kereta, dan pusat aktivitas masyarakat. Layanan bus kota diarahkan menjadi tulang punggung mobilitas harian warga Depok.

Selain itu, DPRD juga mengawal penambahan trayek Transjakarta melalui koordinasi lintas wilayah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta Kementerian Perhubungan. Integrasi lintas daerah dinilai sangat penting mengingat tingginya mobilitas warga Depok menuju Jakarta untuk bekerja, pendidikan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Tak hanya soal rute, DPRD turut menaruh perhatian besar pada kualitas layanan angkutan umum. Keterlibatan pengusaha angkutan kota dinilai strategis dalam transformasi transportasi melalui program peremajaan armada agar memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan layanan.

“Kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum sangat ditentukan oleh kualitas armada dan pelayanan. Jika layanan baik, masyarakat akan mulai beralih dari kendaraan pribadi,” jelasnya.

Ade juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Depok agar kebijakan transportasi berjalan selaras dan efisien, termasuk dari sisi pembiayaan.

Integrasi sistem transportasi ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah Depok, baik koridor timur–barat maupun utara–selatan, sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kawasan ekonomi, dan fasilitas publik semakin merata.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada jam sibuk, DPRD mendorong percepatan penambahan armada di trayek strategis guna mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan ketepatan jadwal.

“Transportasi publik bukan lagi sekadar alternatif, tapi kebutuhan mendasar bagi kota dengan pertumbuhan kendaraan tinggi seperti Depok,” tegas Ade.

Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan transportasi publik membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengubah pola mobilitas.

“Jika mobilitas warga dilayani secara massal dengan sistem yang nyaman, aman, dan mudah diakses, maka ketergantungan pada kendaraan pribadi akan berkurang. Di situlah kemacetan bisa ditekan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (HM)