Airin: Mewujudkan Kota Smart City Tidak Harus Menguras Kantong Pemda

uklik.net – Airin mengungkapkan, untuk mewujudkan kota pintar atau smart city, tidak sepenuhnya harus menguras kantong pemerintah daerah (pemda). Hal itu dapat dialkukan dengan menggaet perusahaan swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR), anggaran juga dapat diperoleh melalui sumbangan.

Airin menjelaskan lebih lanjut, dalam konsep smart city, hal-hal yang harus dipenuhi adalah smart people, smart living, smart environment, smart economy, dan smart governance. Kelima aspek tersebut harus terintegrasi satu dengan yang lainnya dengan baik, melalui sistem Informasi dan Teknologi (IT).

“Intinya adalah bagaimana teknologi informasi komunikasi mempercepat proses pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimana dengan teknologi dan inovasi tugas kami pemerintah memberikan pelayanan terbaik, baik kebutuhan dasar dan lainnya,”ujarnya.

Wali Kota Tangerang Selatan itu berharap agar kota-kota yang menerapkan sistem smart city dapat bertambah pada tahun ini.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya kepala daerah yang cerdas agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

JK menegaskan, jika kebutuhan warga bisa terpenuhi secara baik, maka daerah atau kota tersebut bisa dianggap sukses dalam menjalankan pembangunan.

“Itulah yang kita sebut kota cerdas, yang penting wali kota cerdas, semuanya tergantung kecerdasan wali kota dan bupati,” kata JK di acara ‘Rating Kota Cerdas Indonesia’ yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Jusuf Kalla mengatakan, dalam membangun suatu kota, teknologi memiliki peranan penting untuk mempercepat layanan tersebut.

“Peralatan teknologi bisa dibeli tetapi tidak semua bisa pakai, hanya wali kota cerdas dan bupati cerdas yang bisa mempergunakan teknologi dengan kecerdasan dan kemauannya,” ucapnya.

Rektor ITB  Prof. Kadarsah Suryadi dan Guru Besar ITB Prof Suhono Harso Supangkat telah melaporkan rencana tersebut kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, baru-baru ini.

Dijelaskannya, smart city tidak identik kota plus teknologi, aspek budaya mengenali persoalan dasar kota menjadi sangat penting. Tata kelola cerdas juga penting termasuk penegakan hukum bagi yang melanggar, seperti parkir, pedagang kaki lima, dan pembuangan sampah. (gate)