Akademisi UI Apresiasi Inovasi JoTRAM Dishub Depok

uklik.net – Inovasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok untuk menerapkan Joyful Traffic Management (JoTRAM) disambut baik oleh akademisi Universitas Indonesia (UI). Meskipun begitu, perlu adanya strategi tambahan agar pesan yang ingin disampaikan diterima masyarakat.

Pengamat Transportasi UI sekaligus peneliti Indonesian Urban Transport Institute (IUTRI), Alvinsyah mengatakan, pada dasarnya dalam isu transportasi yang diatur adalah manusia. Maka itu, pendekatannya pun harus sesuai dengan karakteristik manusia.

“Konsekuensinya pendekatan penyelesaian masalah harus bersifat multidisiplin, jadi tidak bisa hanya dari sisi teknis, peraturan dan infrastruktur saja. Harus didukung juga dengan  pendekatan sosiologi, psikologi, termasuk seni,” ujarnya kepada  wartawan, baru-baru ini.

“Istilah JoTRAM sendiri menurut saya menarik karena eye catching, dan pada dasarnya adalah memasukkan unsur seni atau hiburan di dalam strategi manajemen lalu lintas yang akan diterapkan,” jelasnya.

Diakuinya respons publik terhadap lagu Wali Kota Depok yang viral, bisa dijadikan sebagai indikator sejauh mana rencana yang baik tersampaikan dengan baik, benar dan utuh.

“Kalau ternyata publik memberikan respons yang negatif, berarti perlu upaya ekstra untuk menyosialisasikannya,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, JoTRAM harus dapat menyiapkan roadmap atau semacam strategi perencanaan bahwa JoTRAM adalah langkah awal dari serangkaian rencana yang akan diterapkan. Sehingga harus disosialisasikan kepada publik agar tidak salah respons karena informasi yang tidak lengkap.

“Ini adalah proses edukasi pada publik. Masalah transportasi merupakan masalah bersama, dan publik pun turut berkontribusi terhadap masalah yang timbul. Maksimalkan juga penggunaan teknologi informasi dan pelibatan generasi milenial agar rencana terkait transportasi bisa dijual sebagai life style,” ujarnya

Dia juga mengusulkan, agar dalam penyediaan prasarana transportasi, pejalan kaki dan pesepeda ditempatkan pada kasta tertinggi dan pengguna kendaraan pribadi pada kasta terendah. “Eksplorasi sumber pendanaan non-APBD dengan melibatkan para pelaku usaha dengan dana CSR mereka untuk biaya peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum di Kota Depok. Termasuk intensifkan proses public participatory planing seperti FGD yang telah digelar,” tutup Alvinsyah.(Diskominfo)