Anggota DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto Gelar Sosialisasi

Uklik.net  – Anggota DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto, menggelar sosialisasi mengenai tugas dan wewenang Komisi A di Perumahan Pesona Laguna 1, RT 01/RW 20, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos. Dalam kegiatan tersebut, ia juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat setempat.

Dalam pemaparannya, Gerry menegaskan bahwa meskipun beberapa persoalan yang disampaikan warga bukan berada di lingkup Komisi A, ia tetap berupaya turun langsung membantu mencari solusi.

“Walaupun bukan komisi saya, saya akan tetap turun. Misalnya masalah sampah. Saya sudah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah kota, namun memang sampai saat ini belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan pembuangan sampah,” ujarnya, Jumat (13/03/2026)

Menurutnya, masyarakat pada umumnya tidak melihat pembagian tugas komisi di DPRD. Warga hanya mengetahui bahwa yang mereka temui adalah anggota dewan yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka.

“Bagi masyarakat, tidak peduli komisi apa. Yang mereka tahu adalah anggota dewan, sehingga saya merasa tetap perlu turun langsung,” kata Gerry.

Selain persoalan sampah, ia juga menyoroti masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berkaitan dengan kelompok masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 5. Meski bukan menjadi kewenangan komisinya, Gerry menyebut persoalan tersebut tetap menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa penentuan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai 5 didasarkan pada sejumlah parameter tertentu. Karena itu, ia mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pendataan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang kemudian menyalahkan pihak RT dan RW.

“Saya ingin masyarakat juga ikut terlibat dalam proses ini, supaya tidak ada lagi saling menyalahkan dengan RT atau RW,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gerry juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perbincangan di masyarakat.

Menurutnya, program tersebut memiliki dampak positif, salah satunya membuka peluang kerja.

Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 26 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tapos ang berpotensi menyerap tenaga kerja dari masyarakat.

“Program MBG itu sebenarnya sangat baik. Dengan adanya SPPG, banyak masyarakat yang bisa bekerja di sana. Kadang masyarakat tidak melihat sampai ke situ,” kata Gerry.

Ia juga menegaskan bahwa program tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi jangan langsung mengatakan program ini buruk. Jika ada masalah, itu bisa saja karena pelaksanaannya di lapangan, bukan programnya. Kita juga jangan menjadi kalangan yang mudah menyebarkan penilaian negatif,” tandasnya (hisan)