Dalam Pemberdayaan Penerima Manfaat, Mensos RI Terapkan Program Pahlawan Ekonomi

uklik.net – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini (Mensos Risma) akan menerapkan program Pahlawan Ekonomi dalam pemberdayaan penerima manfaat di Kementerian Sosial RI (Kemensos).

Hal ini disampaikan Mensos Risma dalam rapat kabinet bersama Presiden beberapa waktu lalu.

“Di Kemensos ini kan ada Program Keluarga Harapan (PKH) dimana ada aspek pemberdayaan di situ. Nah saya waktu Wali Kota Surabaya kan mengembangkan Pahlawan Ekonomi. Jadi ini saya coba untuk dipadukan,” kata Mensos dalam acara bincang-bincang di Radio Suara Surabaya, Sabtu (17/4/2021)..

Rencana Mensos Risma tersebut telah disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Paparan mengenai hal ini, mendapatkan tanggapan dari Bapak Kepala Bappenas. Pak Kepala Bappenas bilang, Bu … Pola ibu yang di Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi, kami adopsi ya’,” katanya.

Dengan memadukan dua program ini, Mensos Risma ingin melakukan akselerasi. Menurutnya, program bantuan tunai dengan indeks sebesar Rp 300 Ribu per bulan, dibutuhkan intervensi tambahan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mandiri secara ekonomi.

Program Pahlawan Ekonomi berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera di Surabaya. Program ini digagas Mensos Risma sewaktu masih menjabat Walikota Surabaya.

Saat menyadari kemiskinan di Surabaya diketahui, hampir seluruhnya dengan suaminya bekerja. Pahlawan Ekonomi membidik perempuan (istri) sebagai potensi menggerakkan mesin kedua perekonomian.

“Di Jakarta saya menemui beberapa Pemulung. Saya tanya mereka, pendapatannya sekitar Rp 30 Ribu dan itu penghasilan dari berdua suami-istri. Kalau sebulan, mereka hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp 900 Ribu. Tentu hal ini mereka tidak mungkin bisa mengakses perumahan. Maka yang yang kita lihat, mereka tidur di gerobak,” imbuhnya.

Di lain pihak, PKH sebagai program Prioritas Nasional dalam percepatan penanganan kemiskinan mengadopsi orientasi pada kemandirian KPM.

Kemensos RI mengembangkan program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang menyasar KPM PKH graduasi dengan rintisan usaha. ProKUs adalah program lanjutan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melatih secara mandiri para KPM dengan potensi usaha yang dimiliki agar usaha mereka dapat lebih berkembang lagi.

ProKUS tidak hanya memberikan dana, namun juga bimbingan para mentor berdasarkan jenis usaha KPM. Sejauh ini, ProKUS sudah banyak memberikan manfaat kepada penerima bantuan.

Penerima Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Alif Riyawan mengatakan, manfaat ProKUS dengan melalui usaha teh tarik, Alif kini makin optimistis menatap masa depan.

“Ekonomi keluarga saya sebelumnya sedang down. Di tahub 2020, ada ProKUS dari Kemensos dengan bantuan sebesar Rp 3,5 Juta. Dari sana saya kembangkan usaha saya dari sisi produksi,” tutur Alif di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Pemerintah menetapkan dua program Prioritas Nasional dalam penangana kemiskinan di Kemensos diantaranya, PKH dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

PKH dialokasikan anggaran sebesar Rp 28,7 Triliun dengan target menyasar 10 Juta KPM, dengan indeks tergantung pada komponen dalam keluarga.

Kemudian Program Sembako/BPNT dialokasikan anggaran sebesar Rp 45,12 Triliun dengan target 18,8 Juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama 6 bulan yakni, bulan Januari hingga Desember dengan indeks Rp 200.000 per bulan per KPM.

Hari ini Mensos melakukan serangkaian kunjungan di Surabaya. Selain hadir sebagai Narasumber Program Kelana Kota di Suara Surabaya FM, Mensos Risma juga dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh November. (jim)

SUMBER : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL RI