Diguyur Hujan, Semangat Solidaritas Tetap Membara dalam Musyawarah Penanganan Banjir Depok

Uklik.net Depok, Rintik hujan yang mengguyur Kota Depok sejak pagi tidak menyurutkan semangat puluhan perwakilan organisasi di bawah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kota Depok, untuk berkumpul membahas strategi penanggulangan banjir. Dalam suasana yang syahdu oleh bunyi hujan di luar, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Depok menggelar musyawarah penuh kehangatan dan kepedulian di Ruang Sidang STIE MBI, Kelapa Dua.

Pertemuan yang dihadiri lebih dari 20 institusi yang di ini mengisyaratkan sebuah komitmen kolektif. Namun, di balik kehadiran yang padat, ada cerita lain yang tersirat. Tidak semua orang bisa duduk di ruang rapat. Beberapa relawan dari komunitas peduli sungai dan tim siaga bencana harus absen karena masih berjaga di pos-pos pantauan di sekitar bantaran Ciliwung dan titik rawan lain, mengawasi ketinggian air dan bersiap jika dibutuhkan warga. Kehadiran mereka seolah “terasa” dalam setiap pembahasan, mengingatkan semua bahwa musyawarah ini bukan sekadar diskusi, namun bagian dari siaga nyata.

Acara dibuka dengan pemaparan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok. Bidang Sumber Daya Air PUPR mengungkapkan, pada 2025 terdapat 50 titik genangan/banjir yang memerlukan intervensi.

“Beberapa titik kritis seperti di depan DTC Depok (Sawangan-Pancoran Mas) disebabkan oleh cekungan rendah, penyempitan Kali Grogol, dan saluran yang tertutup deck serta bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS),” jelas perwakilan PUPR, Fikri Latief. Solusi infrastruktur yang diusulkan antara lain pelebaran sungai, pembuatan saluran baru, dan penertiban bangunan.

Kodim 0508/Depok, melalui Pasiter Mayor Niko, melaporkan telah memantau 13 titik rawan banjir dengan potensi tinggi setiap hari. “Kami telah menyiapkan skenario, personel, dan peralatan. Dengan segala keterbatasan, kami siap menjadi bagian dari upaya penanggulangan banjir di Depok,” tegasnya.

Namun, diskusi berkembang di luar sekadar penanganan darurat. Beberapa peserta menekankan pentingnya pendekatan non-infrastruktur dan pencegahan jangka panjang.

Perwakilan KCD/Komunitas Ciliwung Depok yang juga dari Potensi SAR Depok mengingatkan bahwa solusi selama ini masih berat di normalisasi. “Upaya non-infrastruktur seperti memperbanyak sumur resapan, biopori, dan catchment area belum banyak digerakkan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam aksi pencegahan yang bisa dilakukan sepanjang tahun,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Depok bergantung 70% pada air tanah, sehingga konservasi air juga sekaligus mitigasi kekeringan.

Keprihatinan atas degradasi lingkungan disampaikan perwakilan STIE MBI, Ibu Widya. “Dulu tidak banjir. Kami prihatin dengan degradasi lingkungan yang menyebabkan banjir. Untuk kasus di depan DTC, bagaimana solusi administratif menertibkan bangunan liar?” tanyanya.

PUPR menanggapi bahwa tidak semua solusi berada di bawah kewenangannya. “Melalui forum ini, kami harap bisa berkoordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban bangunan pelanggar GSS, misalnya,” jawab perwakilan PUPR.

Kendala di Lapangan dan Semangat Berbagi Solusi

Diskusi juga mengungkap kendala yang sering dihadapi para pelaku di lapangan. DAMKAR menyebut rasio titik banjir dengan jumlah mesin pompa tidak seimbang. Sementara perwakilan relawan menceritakan kendala respons cepat. “Seringkali saat laporan dari 112 kami tindaklanjuti, air sudah surut,” keluhnya. Ia juga menyoroti maraknya pembangunan di daerah resapan dan kurangnya alat penyedot air (alkon).

Sebagai sebuah harapan, DAMKAR mengusulkan mengadopsi kebijakan yang melibatkan kepemilikan privat. “Seperti di Kanada, masyarakat dan swasta diimbau membuka tampungan air mereka saat hujan lebat untuk mengurangi limpasan. Ini bisa jadi inovasi untuk Depok,” ujarnya.

Program biopori yang sudah ada juga dinilai butuh pendampingan berkelanjutan. “Ada 13.600 rumah yang memiliki biopori, tetapi pengawasan agar tetap berfungsi perlu ditindaklanjuti,” kata perwakilan DAMKAR.

Kesediaan Tangan-Tangan yang Terbuka

Di tengah rintik hujan yang tak henti, kesediaan untuk bergerak justru mengemuka. Unit Pramuka Peduli Kota Depok menawarkan diri untuk menjadi mata dan telinga di lapangan, memantau titik rawan. “Pramuka siap dikolaborasikan untuk aksi di lapangan,” jelas perwakilannya.

Sementara PKK Kota Depok menyatakan kesiapan memetakan risiko dari tingkat komunitas. PMI Kota Depok dengan sigap menyatakan kesiapan logistik dan penanganan korban.

Sebagai tindak lanjut konkret, muncul usulan “FPRB Tematik” yang fokus pada satu Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Krukut. “Kita bisa mulai dari satu RT sebagai pilot project, buat rencana aksi warga untuk biopori, pengelolaan sampah, dan sumur resapan,” usul seorang peserta. DAMKAR menyambut baik ide kolaborasi mikro ini.

Mayor Inf Dasim dalam hal ini mengajak semua pihak melihat beyond teknis. “Mari jaga Depok bersama. Semua upaya telah dilakukan lintas pemangku kepentingan. Jangan sampai banjir dan genangan menjadi budaya,” ajaknya, menyentuh sisi kemanusiaan dari perjuangan yang kerap melelahkan ini.

Acara ditutup dengan rasa syukur dan tekad yang diperbarui. STIE MBI sebagai tuan rumah menegaskan dukungan penuh dunia akademisi. Sementara di luar, hujan mungkin masih turun, dan beberapa rekan masih berjaga di pos pantauan. Pertemuan ini bukan hanya tentang data titik banjir atau kajian teknis, tetapi lebih tentang jejaring kepercayaan dan kesiapan untuk saling mengulurkan tangan sebuah modal sosial yang tak ternilai bagi Depok, terutama di saat langit sedang menangis. (riev/red)