uklik.net – Sidang paripurna DPRD Kota Depok mendadak panas. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan kritik keras usai Pemerintah Kota Depok mencoret alokasi Rp20 miliar yang sebelumnya dijanjikan untuk pembangunan Masjid Margonda.
Dengan suara lantang, juru bicara Fraksi PKS, Bambang Sutopo menyebut, langkah Pemkot sebagai bentuk inkonsistensi sekaligus kemunduran dalam tata kelola anggaran.
“Anggaran pembangunan Masjid Margonda sudah dipatok sejak awal dan menjadi prioritas. Tiba-tiba dialihkan ke pos lain seperti infrastruktur, pembangunan sekolah didik istimewa dll. Ini bukan sekadar pergeseran, ini pengabaian,” tegasnya.
Tak berhenti di sana, PKS juga menyoroti dihilangkannya program krusial yang langsung menyentuh warga: santunan kematian dan wacana berikutnya Universal Health Coverage (UHC). Menurut mereka, penghapusan ini bukan solusi, justru pukulan telak bagi masyarakat kecil yang membutuhkan.
Kekecewaan fraksi kian menebal saat menyoal soal transparansi anggaran. Dalam rapat komisi, tim eksekutif Pemkot disebut-sebut tak mampu memberikan jawaban konkret.
“Ketika kami tanya, anggaran masjid dialihkan ke mana, mereka tidak tahu dan bahkan tidak membawa data. Ini sangat lucu. Bagaimana mungkin pengelolaan triliunan rupiah bisa dijalankan tanpa kejelasan? Ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas”.
PKS menegaskan, kritik tajam ini bukanlah manuver politik apalagi buntut Pilkada. “Kami tidak mencari panggung. Fungsi kami jelas: mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Yang benar akan kami dukung, yang keliru akan kami kritisi,” ujar Bambang.
Fraksi berharap, ke depan, prioritas publik tidak lagi dikorbankan atas nama alasan yang kabur. “Masjid, kesehatan, hingga jaminan sosial bukan komoditas politik. Itu hak masyarakat,” pungkasnya. (AS)