uklik.net – Dinas Sosial adalah yang menangani permasalahan kebijakan bantuan sosial masyarakat yang di berikan oleh pemerintah, dan memonitoring kegiatan sosial yang ada didesa.
Untuk di kabupaten Jepara (Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa) DinsosPermasdes sendiri adalah dua dinas yang dijadikan satu, antara dinas Sosial dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa, masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui apa saja kebijakan dari dinas tersebut.
Kadinsospermades Edy Marwoto Jepara yang ditemui Reporter di ruangannya, Kamis 07/10/2021 Menuturkan, ” Dinas kami mempunyai dua urusan besar, yang pertama di bidang sosial yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat dan desa, di kegiatan sosial kami menangani semua persoalan sosial, baik dari anak yatim, gelandangan, Anak terlantar, ODGJ semua kami tangani, ” Ujarnya.
Konsentrasi kami saat ini adalah sedang menangani dan sangat banyak menyita waktu kami adalah di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dimana DTKS adalah menjadi dasar semua bantuan sosial dari pemerintah pusat sekarang harus di DTKS, sedangkan DTKS selalu berubah karena adanya Verifikasi dan Validasi yang harus dilalui yang melibatkan kecamatan, dan pemerintah desa, karena Verifikasi ini faktual sifatnya, karena penambahan dan pengurangan di DTKS penerima bantuan harus lewat Musdes, “Terang Edy ramah.
Dan yang paling terbaru dibidang sosial ada 2 permasalahan.
Jepara Ada 39.000 yang di-non aktifkan kartu JPS kesehatan yang dari PBIN, kita banyak dikomplain oleh masyarakat beberapa hari ini terkait dengan Re aktifasinya, kami tidak mempersulit, kami bahkan sudah membangun satu sistem yang dibangun dan dikembangkan dari desa, Re Aktifasinya cukup dilengkapi dari desa di upload oleh Operator desa nanti akan diterima by sistem dan salah satu persyaratannya wajib ada foto rumah tempat tinggal yang bersangkutan, Kami akan membantu secepatnya dan tidak akan mempersulit jika sarat dan persyaratannya terpenuhi, ” Paparnya.
Yang kedua adalah kartu KKS yang digunakan untuk mengambil bansos tiba tiba kosong, tidak usah emosi atau panik karena semua datangnya dari pemerintah pusat yang membuat kosong bantuannya, Kami akan siap membantu, kami akan mengecek statusnya dan menemukan persoalannya dimana, ” Tambah Edy.
Apapun permasalahan dimasyarakat harus disampaikan, walaupun kami selalu menjadi yang disalahkan itu adalah biasa bagi kami, Tinggal bagaimana memberikan edukasi nya kepada masyarakat, karena Dinsos harus melakukan pengawasan dan monitoring walaupun kebijakan itu datangnya dari pemerintah pusat dan yang terpenting dari kami adalah catatan di DTKS buat bahan rujukan kami, “Tegas Edy.
Edy Marwoto yang terkenal ramah ini berharap, “Dengan kondisi pendemi yang sekarang ini terjadi kita juga harus memperhatikan saudara kita yang terdampak dengan menolong mereka lewat bansos ini, bukan malah menjadikan pertentangan, dan jika ada persoalan yang berkaitan dengan data, mari kita selesaikan mulai dari tingkat desa, Kami sudah membangun sistem dengan desa, Segala sesuatunya sudah dipersiapkan di desa, dan Edy menekankan masyarakat jujur untuk data, jangan mengaku miskin jika memang masih mampu karena masih banyak orang miskin yang perlu bantuan, takutnya nanti jika ngaku miskin tapi mampu nanti dikasih miskin benaran, ” Tutup Edy dengan tersenyum. (Once)