KNPI Kabupaten Bogor Tegaskan Seleksi Ketat Calon Ketua DPK Bebas Narkoba

uklik.net Cibinong, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor terus meningkatkan ketatnya seleksi dalam pemilihan kepemimpinan di tingkat kecamatan. Dalam persiapan Musyawarah Kecamatan (Muscam), KNPI kabupaten ini menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa calon ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) yang akan terpilih bersih dari pengaruh narkoba dan perilaku negatif lainnya.

Sebanyak 40 DPK kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor akan menjadi bagian dari proses Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang dijadwalkan segera berlangsung. KNPI Kabupaten Bogor menyadari pentingnya peran kecamatan dalam membangun organisasi yang sehat dan berwawasan luas, yang tidak hanya mengedepankan kepemimpinan yang bersih tetapi juga berbasis pada kemampuan dan pengetahuan tentang wilayahnya.

Berdasarkan kebijakan terbaru yang diterapkan, calon ketua DPK yang ingin mengikuti Muscam wajib menjalani serangkaian tes, termasuk tes urine untuk mendeteksi penggunaan narkoba. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kepemimpinan yang bersih dan berkualitas di tubuh organisasi KNPI.

Komite pengarah atau pengawasan DPD KNPI Kabupaten Bogor menegaskan bahwa seleksi ini menjadi sangat penting guna menjaga marwah organisasi serta memastikan bahwa pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan ini memiliki integritas tinggi. “Kami akan memastikan bahwa setiap calon ketua DPK yang terpilih adalah pemuda yang bebas dari pengaruh narkoba dan memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan bangsa,” ujarnya.

Penerapan tes urine ini juga menanggapi keresahan masyarakat dan pihak berwajib terkait maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda. Menurut data yang ada, penggunaan narkoba di kalangan anak muda di Kabupaten Bogor cukup memprihatinkan, dan hal ini menjadi salah satu alasan utama DPD KNPI untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin di tingkat kecamatan.

Selain tes urine, KNPI Kabupaten Bogor juga memberikan penekanan pada rekam jejak calon ketua DPK dalam aspek kepemimpinan dan pengabdiannya terhadap organisasi. Mereka yang memiliki rekam jejak yang buruk, atau terbukti melanggar aturan organisasi, dipastikan akan dicoret dari pencalonan.

Tindakan tegas ini juga selaras dengan visi dan misi KNPI Kabupaten Bogor untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah serta menciptakan pemimpin yang profesional, berintegritas, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Di masa mendatang, langkah-langkah seperti ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam seleksi kepemimpinan di organisasi pemuda di seluruh Indonesia.

Dengan kebijakan baru ini, KNPI Kabupaten Bogor berharap bisa menjadi contoh bagi organisasi kepemudaan lain dalam menciptakan pemuda yang lebih bersih dan berintegritas. (AS/red)