Live Bird Harga Fluktuatif Jadi Sorotan Koordinasi Perunggasan PINSAR Indonesia & DIRBITPRO 

uklik.net – SOLO – Sebuah agenda penting bertitel Koordinasi Perunggasan Se Pulau Jawa , dalam rangk perbaikan Harga  LB , bersama PINSAR Indonesia & DIRBITPRO – PKH , Kementerian Pertanian 2025. Digelar dengan antusiasme yang besar.

Direktur Pembibitan dan Produksi , Direktorat jenderal  Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia,  Dr. Hary Suhada, S.Pt, M.Sc secara khusus datang ke Hotel Lor In Solo, tepatnya di Puri Kencono Ballroom , Kamis 12 Juni 2025.

Forum ini menjadi sarana curhat para peternak Perunggasan, sementara bagi pemerintah menjadi sarana untuk menampung masukan masukan langsung dari para pelaku. Hary Suhada baru saja dilantik menjadi Direktur pada 5 Juni2025 , sehingga memerlukan forum seperti ini. Dimeja diskusi, Hary Suhada didampingi Rofi’i sebagai Ketua Kelompok Unggas dan Aneka Ternak. Moderator diskusi adalah Sugeng, yang dengan energik membuat suasana diskusi lebih hidup.

Duduk juga diarena diskusi Wakil Ketua Bidang Ayam Broiler DPP PINSAR sekaligus juga menjabat Ketua DPD Pinsar Indonesia Jawa Tengah Pardjuni.  Menurut Pardjuni, saat memberikan sambutan pembukaan menjelaskan kondisi dunia Perunggasan sedang menjerit.

PINSAR Indonesia atau Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia sebagai organisasi yang mewadahi berbagai pelaku usaha di sektor perunggasan, terutama peternak rakyat, hampir setiap tahun menggelar agenda seperti ini. Pardjuni bersyukur peserta kali ini masih ada lebih dari seratus. ” Tahun kemarin kita gelar acara seperti ini jumlahnya sekitar dua ratus peserta,” tandas Parjuni, yang juga pengurus di DPP PINSAR Indonesia.

Pokok bahasan utama adalah harga ayam hidup (Live Bird/LB) di peternakan, yang mengalami fluktuasi dan seringkali di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

Beberapa peserta yang melontarkan kritik sekaligus saran kepada Hary Suhada, antara lain , Dawami seorang peternak senior , Syaiful Arifin peternak asal Pati yang pernah menjadi Wakil Bupati periode 2021-2025 , dan beberapa perwakilan dari Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dikatakan Dawami, inti dari inti masalah adalah soal data. Pemerintah adalah penguasa untuk menginput data , sehingga tidak tipu tipu belaka.

Dalam sesi akhir, Rofi’i menyebut peternak sebagai penyangga, maka validasi data sangat penting. Pengelolaan data , baik populasi, produksi dan distribusi, harus melaporkan. Sudah waktunya, propinsi dan kabupaten kota , akan memulai kendali mengatur wilayah masing-masing. Ada permentan 17 no 23 , soal lalu lintas ternak. Sehingga ada pengaturan, selain otonomi daerah ada instrumen lain.

” Kami memfasilitasi yang sifatnya himbauan, terkait harga Live Bird , semua kembali kepada peternak,” ujar Rofi’i.

Soal harga LB , menurut  Rofi’i tergantung pada harga pembentuknya. Rofii juga menginfokan update, bahwa pada Sabtu 14 Juni 2025 , ada agenda MOU antar gubernur di Kepri, terkait sektor dan subsektor pangan. Sehingga ada partisipasi untuk membawa daging ayam yang daerahnya defisit.

Dalam kesempatan ini , salah satu yang diambil adalah soal harga live bird. Ketua Panitia, drh.Susilo menyebut ada kesepakatan tentang harga live bird di Jawa Tengah Bottom nya diangka 16.000 . Kenapa 16.000 karena angka yang realistis. Dokter hewan ini meminta hal ini agar disampaikan ke tim dibawahnya, sebagai kesepakatan.

Soal kesepakatan harga 16 ribu ini , sempat ditanggapi pesimis oleh salah seorang peserta Ibu Jusi , meskipun dirinya ikut sepakat . Soal kesepakatan ini memang hal yang tidak mudah , fluktuasi harga live bird sudah terjadi 10 tahun terakhir, sehingga pemerintah diharapkan dalam hal ini harus ikut mengontrol.

Penjelasan soal harga ini juga disampaikan oleh Hary Suhada dan Pardjuni kepada awak media seusai pertemuan. Dikatakan Pardjuni,  soal harga live bird ini supaya bulan depan itu harganya lebih baik daripada bulan ini.  Tadi disampaikan memang disepakati 16 ribu. Tetapi kalau reelnya yang kemarin itu memang sempat di 14.000.  Standarnya untuk harga kita adalah sekitar 18.000 untuk di atas RPP , semuanya untung .

Soal komitmen yang dicapai tadi , sudah disepakati sudah ada notulen , nanti kita sampaikan kepada pemerintah.  Supaya kesepakatan yang hari ini dibuat itu besok mendapatkan pengawalan dari pemerintah. Karena bagaimanapun ini juga menyangkut dari kondisi pemerintah, juga karena masyarakat yang apalagi saat ini juga banyak ekonomi yang kurang bagus, dalam hal ini banyak PHK dan sebagainya. kalau di perunggasan ini juga akan terjadi harga di bawah HPP otomatis kan akan menambah derita dari masyarakat banyak.

Pardjuni  juga meminta pemerintah peduli dengan kita ( insan Perunggasan ) kemudian ke depan itu juga peternak peternak wilayah daerah-daerah ya terutama memang yang dominan adalah rakyat ini , tetap tumbuh tetap hidup dan di tahun 2027 yang sudah akan disepakati dalam suatu Peraturan Menteri Pertanian itu bisa terwujud 50% 50%. Karena pembagian budidaya itu memang porsinya sudah ada pengaturannya. Semoga 2027 nanti , kita masih bisa menikmati kue yang ada di  perunggasan ini.

Sementara Dr. Hary Suhada, S.Pt, M.Sc , DIRBITPRO PKH Kementan , menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi soal harga live bird ini. ” Kami hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Meskipun kami juga punya harga pokok produksi sebesar 17 ribu , dan ada harga dari Badan Pangan Nasional yaitu diatas 20 ribu. Jadi ini semua kita serahkan kepada PINSAR Indonesia untuk kesepakatan harga live bird,” kata Hary Suhada didampingi Rofi’i sebagai Ketua Kelompok Unggas dan Aneka Ternak. (Tim uklik.net – SAFRUDIN)