uklik.net
Kabar Militer
News Uklik
News Daerah
Vidio Uklik
uklik.net – Warga Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Depok, menyampaikan berbagai aspirasi terkait layanan dasar dan peluang kerja saat kegiatan reses yang digelar di Jl. Parung Poncol RT 005 RW 002 No. 63, Kelurahan Duren Mekar.
Keluhan warga mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan, terutama dalam proyek pembangunan di wilayah mereka.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Keluhan warga akan kami bawa ke pemerintah kota agar segera ditindaklanjuti. Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Dalam bidang kesehatan, warga berharap antrean di fasilitas publik dapat dikurangi. Siswanto menegaskan akan mendorong penambahan bed dan kamar di RSUD jika diperlukan.
“Kalau tidak bisa menghilangkan antrean, paling tidak dikurangi. Jika RSUD membutuhkan, penambahan bed dan kamar akan kita dorong,” katanya.
Selain kesehatan, pendidikan menjadi perhatian utama masyarakat. Warga berharap adanya bantuan afirmatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Siswanto menekankan pentingnya akses pendidikan yang terjangkau, bahkan gratis, dan mengusulkan kerja sama antara sekolah swasta di Duren Mekar melalui MoU untuk program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
“Hal ini diharapkan agar program tersebut dapat maksimal dalam penyerapan siswa, menampung siswa sembari menunggu realisasi pembangunan SMP negeri,” jelasnya.
Kemudian, persoalan lapangan kerja juga menjadi sorotan. Banyak warga mengeluhkan proyek pembangunan di Depok yang mempekerjakan tenaga dari luar daerah, padahal mereka memiliki kemampuan di bidang konstruksi dan pekerjaan sipil.
Menyikapi hal ini, Siswanto mendorong pembentukan asosiasi pekerja lokal Kota Depok.
“Kalau ada pengembang besar seperti Agung Podomoro membangun di Depok, jangan lagi membawa tukang dari luar. Kita sudah punya asosiasi pekerja lokal yang siap bekerja,” ucapnya.
Tenaga kerja yang terdata akan diberikan pelatihan tambahan, dikumpulkan dalam wadah resmi, dan difasilitasi untuk mendapat kesempatan kerja secara bergilir agar manfaat pembangunan langsung dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, meski belum ada regulasi yang mewajibkan pihak swasta menyerap tenaga kerja lokal, Siswanto menekankan bahwa pemerintah daerah tetap bisa memprioritaskan warga melalui asosiasi.
Dengan cara ini, pendistribusian tenaga kerja bisa dilakukan adil, dan keluarganya ikut terbantu, sekaligus menekan angka pengangguran.
Menutup reses, Siswanto menegaskan, “Aspirasi warga akan terus kami kawal agar pelayanan publik meningkat, akses pendidikan diperluas, dan kesempatan kerja bagi masyarakat Duren Mekar semakin terbuka. Intinya, masyarakat Depok harus jadi tuan rumah di kotanya sendiri,” tutupnya. (Hisan)
