uklik.com – Memupuk mental jujur dan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Kesadaran akan pentingnya hal tersebut membuat lahirnya program Sekolah Anti Korupsi Jaksa Agung R Suprapto. Program ini milik pemerintah propinsi Jawa Barat meski kemudian dimasukkan juga dalam presidential G20 yang mendorong pendidikan anti korupsi di semua sekolah di Indonesia.Dan hari ini Selasa, ( 31/5/22) Program Sekolah Anti Korupsi ini diresmikan di SMAN 6 Kota Depok.
” Inovasinya adalah upaya menanamam nilai nilai anti korupsi dalam pendidikan dengan program “Sekolah Anti Korupsi Jaksa Agung R. Soeprapto” SE Jawa Barat. Kenapa dipilih sekolah ? Karena sekolah adalah rumah kedua bagi anak anak. Maka diharapkan bisa menjadi lokomotif, atmosfer bagi generasi muda anti korupsi kedepannya, ” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dr Asep N.Mulyana saat meresmikan program tersebut.
Nantinya diharapkan dengan pendidikan anti korupsi ini akan membentuk karakter siswa untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi.
Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Depok Dr. KH. Mohammad Idris, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Mia Banulita SH.MH Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si, Kadisdik Depok Wijayanto, Kepala Kesbangpol Abdurahman, camat Limo , Sudadi, Ketua K3S SMA Usep beserta para kepala sekolah SMAN SE Kota Depok.
Dalam sambutannya Asep Mulyana mengatakan bahwa persemian Sekolah Anti Korupsi di Depok ini adalah hal yang pertama dan menjadi pilot project Jawa Barat yang menerapkan sekolah Anti Korupsi.
“Pertimbangannya karena Depok bersentuhan dengan Ibukota Jakarta, kemudian kami juga memilih Depok karena Kejaksaan Depok menganggap penting juga untuk menghadirkan ini di pendidikan tingkat atas,” tutur Asep N. Mulyana lagi.
Sementara itu dikesempatan yang sama Wakikota Depok Mohammad Idris mengingatkan bahwa dampak korupsi itu mengerikan dan orang yang korupsi berawal dari ketidakpahamannya akan dirinya, harta yang dimilikinya, nggak paham akan tugas negara dan sebagainya. Mindset nya harus dirubah.
” Dan tiga pilar untuk merubah mindset itu adalah keluarga, sekolah dan masyarakat. Adalah membanggakan bahwa sekolah di Depok menjadi kota pertama di Jawa Barat yang menerapkan sekolah anti korupsi, Mungkin ini akan melahirkan generasi anti korupsi yang akan jadi calon-calon pemimpin kedepan,” ujarnya.
Masukan menarik datang dari Kadisdik Jawa Barat Dedi Supandi yang berharap adanya inovasi dari pihak sekolah untuk bukan saja menjalankan kurikulum Anti Korupsi tersebut tapi juga menghadirkan narasumber yang baik.
” Bisa dihadirkan narasumber kejaksaan misalnya, bukan mengajarkan kurikulum tapi menjabarkan secara nyata apa saja yang termasuk tindak korupsi , dampak dan sanksi hukuman bagi koruptor, sehingga siswa lebih memahami,” sarannya.
Kajati Jawa Barat juga memberikan modul kepada kepada Kepala SMAN 6 Depok, yang berisikan penerapan anti korupsi di mata pelajaran Kewarganegaraan (PPKN) dalam mengatasi korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi pada bidang pendidikan, selain pada tingkat SMA dan SMK, nantinya pendidikan anti korupsi juga masuk di jenjang SD dan SMP.
“Mata pelajaran ini akan diberikan pada siswa selama 2 jam pelajaran dalam sepekan,” ujar Kajati Jawa Barat menutup pembicaraan. (d’toro)