uklik.net – Koalisi Nasional Reforma Agraria – KNARA menggelar Aksi Nasional 1000 Caping dan Cor, badan petani, buruh tani, dan masyarakat adat di Istana Negara, DPR RI, dan Kementerian/Lembaga Negara mulai 22 Juni 2026 sampai menang.
Tuntutan: Lawan Kaum Serakahnomics, Tegakkan Pasal 33 UUD 1945, Laksanakan UUPA No 5/1960, Bentuk Badan Nasional Reforma Agraria, Tanah Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat!
Krisis Global & Darurat Agraria: Negara Harus Hadir Kuat
KNARA menilai Indonesia di persimpangan sejarah. Di tengah perang dagang, fragmentasi ekonomi, konflik Timur Tengah, gangguan Selat Hormuz, dan gejolak harga energi-pangan global, Indonesia tidak boleh bergantung pada pasar global semata.
“Negara harus hadir lebih kuat lindungi rakyat, jaga stabilitas nasional, pastikan kebutuhan dasar tidak ditentukan pasar internasional atau korporasi global,” tegas KNARA.
Di dalam negeri, Indonesia hadapi darurat agraria. Ketimpangan penguasaan tanah tertinggi di dunia. Jutaan petani lahan sempit/tidak bertanah, sementara tanah skala besar terkonsentrasi. Konflik agraria = kriminalisasi, penggusuran, kekerasan, hingga korban jiwa.
“Darurat agraria bukan cuma sengketa tanah. Ini soal ketahanan pangan, energi, lingkungan, keadilan sosial, dan keamanan nasional,” ujar KNARA.
Reforma Agraria Adalah Fondasi Kedaulatan Pangan & Energi
KNARA dukung agenda kedaulatan pangan & energi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi tegas: swasembada tidak cukup lewat naikkan produksi. Akar masalahnya harus beres dulu: ketimpangan tanah, konflik agraria, tumpang tindih izin, tanpa kepastian hukum.
“Bagaimana mungkin petani diminta naikkan produksi kalau hidup di bawah ancaman penggusuran & kriminalisasi? Bagaimana masyarakat adat jaga hutan kalau wilayah adatnya belum diakui hukum?”
Kesimpulan KNARA Reforma Agraria bukan agenda terpisah. Reforma Agraria adalah fondasi utama yang menentukan berhasil/gagalnya kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional. Kepastian hak tanah = rasa aman berproduksi = investasi rakyat naik = ekonomi desa kuat.
“Sebab pada akhirnya, kedaulatan nasional bukan hanya soal kuat hadapi tekanan global. Tapi soal kuatnya negara lindungi rakyat, jamin hak tanah, dan pastikan kekayaan alam dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” tegas KNARA.
5 Tuntutan & Solusi Strategis KNARA ke Pemerintahan Prabowo
Untuk wujudkan kedaulatan, KNARA minta negara:
1. Selesaikan konflik agraria menyeluruh dan percepat redistribusi tanah ke rakyat
2. Akui & lindungi hak masyarakat adat atas wilayah kelolanya turun-temurun
3. Tindak penguasaan tanah tidak berkeadilan* & berikan kepastian hukum tanah rakyat
4. Terapkan One Map Policy- Satu peta agraria untuk hentikan tumpang tindih pertanahan-kehutanan-desa
5. Bentuk Badan Nasional Reforma Agraria* di bawah komando Presiden, berwenang eksekutorial. GTRA/badan ad-hoc selama ini dinilai tidak cukup
“Tanpa keadilan agraria, kedaulatan pangan dan energi akan sulit berdiri kokoh. Dengan reforma agraria sungguh-sungguh, Indonesia punya fondasi kuat jadi bangsa berdaulat, mandiri, adil, sejahtera,” tutup KNARA. (fer)
