Aliansi Warga Depok Geruduk DPRD Tolak Omnibus Law

Berbagai Element masyarakat kota Depok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok, mendatangi gedung DPRD dan mendesak agar DPRD Kota Depok segera merekomendasikan menolak UU Cipta Kerja yang banyak merugikan masyarakat, ini bukan hanya tentang buruh dan pekerja, tapi ini adalah tentang nasib segenap warga.” ujar koordinator Aliansi Novi Anggraini.

    Perempuan yang juga ketua NADI CENTRE ini menambahkan ” ini banyak merugikan segala lapisan masyarakat, ada petani, nelayan, dan lain-lain, kalo kita cermati pasal demi pasal dalam UU ini, maka kami berkesimpulan ini adalah bentuk penjajahan yang dilegalkan.” ujar wanita yang akrab dipanggil Novi ini.

Perwakilan Aliansi Warga Depok yang beranggotakan 29 Element masyarakat diterima oleh Fraksi PKS DPRD Depok Ade Supriatna, Ade Firmansyah, Habib Ghasim dan Suparyono.

Dalam paparannya perwakilan Aliansi menyatakan keprihatinannya atas UU cipta kerja ini. Torben Rando dari Kompernas menyatakan UU ini hanya berpihak pada KAPITALIS bukan pada rakyat.

” Ini jelas merugikan rakyat,bagaimana mungkin UU yang merugikan rakyat kok disahkan oleh wakil rakyat, mereka bukan wakil rakyat,tapi wakil asing” papar Rando. Dikesempatan yang sama Pardong dari Serikat Tani sambil histeris berteriak,” Gagalkan Omnibuslaw, petani bakal mati pelan-pelan jika UU ini berjalan Impor hasil tani akan melemahkan harga hasil panen petani lokal karena kran import dibuka seluas-luasnya, untuk itu kami mendesak DPRD Depok segera membuat surat rekomendasi penolakan terhadap UU cilaka ini” ujar Pardong.

Sementara aktifis buruh Wido Pratikno berharap eksekutif dan legislatif memperhatikan aspirasi masyarakatnya. DPRD Depok dan Walikota Depok(PJS red) harus ikut membantu rakyatnya, jangan biarkan rakyat menderita akibat peraturan titipan para pialang ini .

Aksi geruduk ini juga diikuti oleh beberapa aktifis yang sudah tak asing lagi di kota Depok seperti Didy Kurniawan alias Wan gaul, Didiet tak kemana, Yogy Kurniawan, Andi Hunter, Nooh Afandi, Haris Fadillah dll.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan para aktifis,anggota DPRD fraksi PKS berjanji akan menyampaikan nya pada semua Fraksi yang ada Di DPRD Depok.

“Kami fraksi PKS sepakat dengan yang disampaikan kawan-kawan, kami akan perjuangkan lewat Fraksi, tetapi untuk Fraksi PKS tidak ada kata lain selain Menolak UU cipta kerja,” ujar Ade.

Berbagai Element masyarakat kota Depok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok, mendatangi gedung DPRD dan mendesak agar DPRD Kota Depok segera merekomendasikan menolak UU Cipta Kerja yang banyak merugikan masyarakat, ini bukan hanya tentang buruh dan pekerja, tapi ini adalah tentang nasib segenap warga.” ujar koordinator Aliansi Novi Anggraini.

    Perempuan yang juga ketua NADI CENTRE ini menambahkan ” ini banyak merugikan segala lapisan masyarakat, ada petani, nelayan, dan lain-lain, kalo kita cermati pasal demi pasal dalam UU ini, maka kami berkesimpulan ini adalah bentuk penjajahan yang dilegalkan.” ujar wanita yang akrab dipanggil Novi ini.

Perwakilan Aliansi Warga Depok yang beranggotakan 29 Element masyarakat diterima oleh Fraksi PKS DPRD Depok Ade Supriatna, Ade Firmansyah, Habib Ghasim dan Suparyono.

Dalam paparannya perwakilan Aliansi menyatakan keprihatinannya atas UU cipta kerja ini. Torben Rando dari Kompernas menyatakan UU ini hanya berpihak pada KAPITALIS bukan pada rakyat.

” Ini jelas merugikan rakyat,bagaimana mungkin UU yang merugikan rakyat kok disahkan oleh wakil rakyat, mereka bukan wakil rakyat,tapi wakil asing” papar Rando. Dikesempatan yang sama Pardong dari Serikat Tani sambil histeris berteriak,” Gagalkan Omnibuslaw, petani bakal mati pelan-pelan jika UU ini berjalan Impor hasil tani akan melemahkan harga hasil panen petani lokal karena kran import dibuka seluas-luasnya, untuk itu kami mendesak DPRD Depok segera membuat surat rekomendasi penolakan terhadap UU cilaka ini” ujar Pardong.

Sementara aktifis buruh Wido Pratikno berharap eksekutif dan legislatif memperhatikan aspirasi masyarakatnya. DPRD Depok dan Walikota Depok(PJS red) harus ikut membantu rakyatnya, jangan biarkan rakyat menderita akibat peraturan titipan para pialang ini .

Aksi geruduk ini juga diikuti oleh beberapa aktifis yang sudah tak asing lagi di kota Depok seperti Didy Kurniawan alias Wan gaul, Didiet tak kemana, Yogy Kurniawan, Andi Hunter, Nooh Afandi, Haris Fadillah dll.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan para aktifis,anggota DPRD fraksi PKS berjanji akan menyampaikan nya pada semua Fraksi yang ada Di DPRD Depok.

“Kami fraksi PKS sepakat dengan yang disampaikan kawan-kawan, kami akan perjuangkan lewat Fraksi, tetapi untuk Fraksi PKS tidak ada kata lain selain Menolak UU cipta kerja,” ujar Ade.

Berbagai Element masyarakat kota Depok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok, mendatangi gedung DPRD dan mendesak agar DPRD Kota Depok segera merekomendasikan menolak UU Cipta Kerja yang banyak merugikan masyarakat, ini bukan hanya tentang buruh dan pekerja, tapi ini adalah tentang nasib segenap warga.” ujar koordinator Aliansi Novi Anggraini.

    Perempuan yang juga ketua NADI CENTRE ini menambahkan ” ini banyak merugikan segala lapisan masyarakat, ada petani, nelayan, dan lain-lain, kalo kita cermati pasal demi pasal dalam UU ini, maka kami berkesimpulan ini adalah bentuk penjajahan yang dilegalkan.” ujar wanita yang akrab dipanggil Novi ini.

Perwakilan Aliansi Warga Depok yang beranggotakan 29 Element masyarakat diterima oleh Fraksi PKS DPRD Depok Ade Supriatna, Ade Firmansyah, Habib Ghasim dan Suparyono.

Dalam paparannya perwakilan Aliansi menyatakan keprihatinannya atas UU cipta kerja ini. Torben Rando dari Kompernas menyatakan UU ini hanya berpihak pada KAPITALIS bukan pada rakyat.

” Ini jelas merugikan rakyat,bagaimana mungkin UU yang merugikan rakyat kok disahkan oleh wakil rakyat, mereka bukan wakil rakyat,tapi wakil asing” papar Rando. Dikesempatan yang sama Pardong dari Serikat Tani sambil histeris berteriak,” Gagalkan Omnibuslaw, petani bakal mati pelan-pelan jika UU ini berjalan Impor hasil tani akan melemahkan harga hasil panen petani lokal karena kran import dibuka seluas-luasnya, untuk itu kami mendesak DPRD Depok segera membuat surat rekomendasi penolakan terhadap UU cilaka ini” ujar Pardong.

Sementara aktifis buruh Wido Pratikno berharap eksekutif dan legislatif memperhatikan aspirasi masyarakatnya. DPRD Depok dan Walikota Depok(PJS red) harus ikut membantu rakyatnya, jangan biarkan rakyat menderita akibat peraturan titipan para pialang ini .

Aksi geruduk ini juga diikuti oleh beberapa aktifis yang sudah tak asing lagi di kota Depok seperti Didy Kurniawan alias Wan gaul, Didiet tak kemana, Yogy Kurniawan, Andi Hunter, Nooh Afandi, Haris Fadillah dll.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan para aktifis,anggota DPRD fraksi PKS berjanji akan menyampaikan nya pada semua Fraksi yang ada Di DPRD Depok.

“Kami fraksi PKS sepakat dengan yang disampaikan kawan-kawan, kami akan perjuangkan lewat Fraksi, tetapi untuk Fraksi PKS tidak ada kata lain selain Menolak UU cipta kerja,” ujar Ade.

Berbagai Element masyarakat kota Depok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok, mendatangi gedung DPRD dan mendesak agar DPRD Kota Depok segera merekomendasikan menolak UU Cipta Kerja yang banyak merugikan masyarakat, ini bukan hanya tentang buruh dan pekerja, tapi ini adalah tentang nasib segenap warga.” ujar koordinator Aliansi Novi Anggraini.

    Perempuan yang juga ketua NADI CENTRE ini menambahkan ” ini banyak merugikan segala lapisan masyarakat, ada petani, nelayan, dan lain-lain, kalo kita cermati pasal demi pasal dalam UU ini, maka kami berkesimpulan ini adalah bentuk penjajahan yang dilegalkan.” ujar wanita yang akrab dipanggil Novi ini.

Perwakilan Aliansi Warga Depok yang beranggotakan 29 Element masyarakat diterima oleh Fraksi PKS DPRD Depok Ade Supriatna, Ade Firmansyah, Habib Ghasim dan Suparyono.

Dalam paparannya perwakilan Aliansi menyatakan keprihatinannya atas UU cipta kerja ini. Torben Rando dari Kompernas menyatakan UU ini hanya berpihak pada KAPITALIS bukan pada rakyat.

” Ini jelas merugikan rakyat,bagaimana mungkin UU yang merugikan rakyat kok disahkan oleh wakil rakyat, mereka bukan wakil rakyat,tapi wakil asing” papar Rando. Dikesempatan yang sama Pardong dari Serikat Tani sambil histeris berteriak,” Gagalkan Omnibuslaw, petani bakal mati pelan-pelan jika UU ini berjalan Impor hasil tani akan melemahkan harga hasil panen petani lokal karena kran import dibuka seluas-luasnya, untuk itu kami mendesak DPRD Depok segera membuat surat rekomendasi penolakan terhadap UU cilaka ini” ujar Pardong.

Sementara aktifis buruh Wido Pratikno berharap eksekutif dan legislatif memperhatikan aspirasi masyarakatnya. DPRD Depok dan Walikota Depok(PJS red) harus ikut membantu rakyatnya, jangan biarkan rakyat menderita akibat peraturan titipan para pialang ini .

Aksi geruduk ini juga diikuti oleh beberapa aktifis yang sudah tak asing lagi di kota Depok seperti Didy Kurniawan alias Wan gaul, Didiet tak kemana, Yogy Kurniawan, Andi Hunter, Nooh Afandi, Haris Fadillah dll.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan para aktifis,anggota DPRD fraksi PKS berjanji akan menyampaikan nya pada semua Fraksi yang ada Di DPRD Depok.

“Kami fraksi PKS sepakat dengan yang disampaikan kawan-kawan, kami akan perjuangkan lewat Fraksi, tetapi untuk Fraksi PKS tidak ada kata lain selain Menolak UU cipta kerja,” ujar Ade.