Kec. Sukmajaya Gelar Musrembang, Tuntaskan Pembangunan Underpass Dewi Sartika
Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, menyatakan usulan dari berbagai masyarakat yang mungkin dikristalisasi menjadi program untuk dituangkan dengan adanya fasilitator di pemerintah daerah melalui badan kelembagaan yang mewakili kelurahan.
uklik.net — Ketahanan keluarga dimana sarana prasarana atas fasilitas yang menunjang dengan tumbuhnya ketahanan keluarga di kecamatan, secara fisik cukup tinggi, yaitu mencapai 80%. Adapun untuk warga Sukmajaya sangat tinggi kehidupan masyarakatnya, namun secara psikologis masih di bawah 70%. Hal ini musyawarah rencana pembangun (Musrembang) tingkat kecamatan yang diselenggarakan di Sport Club Pesona/The Hall Pesona Khayangan Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Rabu (05/02/2020).
Menurut Walikota Depok KH. DR. Mochammad Idris, MA mengatakan untuk indek ketahanan keluarga di Kecamatan Sukmajaya mencapai angka 78,605 setelah Kecamatan Tapos dengan angka 78,804 dan Kecamatan Cilodong mencapai angka 78,21. Ia menjelaskan, masih banyak masyarakat Sukmajaya yang stress, artinya masih banyak yang tertekan karena adanya kepadatan penduduknya cukup tinggi di Kota Depok.
“Pembangunan tingkat kota akan menyelesaikan pembangunan underpass Dewi Sartika, namun pembelian lahannya sudah mencapai 99,99%, karena masih ada dua bidang yang memang masih keberatan dengan harga sehingga negosiasinya perlu di tekan lagi, pembangunannya ini yang baru akan dilelang bulan ini (Februari 2020) oleh provinsi. Mudah-mudahan pada Maret diharapkan sudah selesai. Karena provinsi hanya bisa membiayai separuh dari total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun dan dewan membantu ada pergeseran anggaran kebutuhan penataan dan penertiban Jalan Jatijajar serta pembangunan underpass tahun depan,” kata Idris.
Dihadiri pula Ketua LPM Kecamatan Sukmajaya, Anggota DPRD Kota Depok, Danramil Kota Depok, Polsek Sukmajaya, Ketua KONI Kota Depok, Ketua RT maupun Ketua RW, Tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Sementara, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, menyatakan usulan dari berbagai masyarakat yang mungkin dikristalisasi menjadi program untuk dituangkan dengan adanya fasilitator di pemerintah daerah melalui badan kelembagaan yang mewakili kelurahan.
Karena, kemajuan sangat dirasakan di Kota Depok, yaitu menjadi salah satu indicator bagaimana menilai secara komprehensif, akumulatif maupun nilai keseluruhan menjadi nilai yang luar biasa dimana pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan 2019 kemarin, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
“Berdasarkan data dari BPS untuk pertumbuhan ekonomi dimana tingkat kemiskinan di Kota Depok termasuk yang paling rendah di Jawa Barat, dari 514 kota kabupaten se-Indonesia. Namun tingkat kemiskinannya nomor 3 se-Indonesia yang pertama Tangerang Selatan, lalu Kabupaten Badung, Bali dengan angka 2007 secara Nasional ini masih di angka 9,9% di tahun 2019, dan Pemkot masih bisa capai 2,067%,” pungkas Pradi. (reny)
