Kemensos RI Luncurkan New DTKS yang Sepadan dengan NIK dari Kemendagri

uklik.net – Kementerian Sosial RI (Kemensos) meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemdagri).

“Per tanggal 1 April Kemensos meluncurkan New DTKS yang sudah dipadankan dengan NIK dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri,” kata Menteri Sosial RI (Mensos) Tri Rismaharini di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Hasil New DTKS, sambung Mensos, ada 21.156 Juta data yang ‘ditidurkan’ yang sudah dilakukan pengontrolan dengan melibatkan Lembaga BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung serta kepolisian.

Soal kekurangan data, akan diminta kepada Daerah terkait usulan-usulan data yang baru. Untuk transparansi publik, bisa dilakukan pengecekan data New DTKS di cekbansos.kemensos.go.id

“Iya, banyak akun mengatasnamakan bansos, tapi yang officialy New DTKS bisa dibuka oleh publik melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/,” tutur Mensos.

Publik terbuka luas untuk memantau data penerima bansos PKH, BPNT, BST yang berakhir pada bulan April. Dalam New DTKS disediakan dua sisi yaitu, seseorang yang berhak maka, akan difasilitasi mengusulkan dirinya untuk menerima bantuan.

“Di sisi lain, bagi penyanggah akan disembunyikan beberapa nomor handphone di belakangnya untuk memberikan keberanian. Jika ada perbedaan data akan dibantu dengan melibatkan pihak Perguruan Tinggi, ” bebernya.

Dari 21.156 Juta data yang sudah ‘ditidurkan’ tersebut terjadi karena beberapa kondisi. Diantaranya, ada yang nama ganda, ganda menerima bantuan, sesuai aturan jika menerima PKH dan BPNT bisa, namun jika menerima BST tidak bisa menerima jenis bantuan yang lain.

“Menerima PKH dan BPNT bisa, tapi jika menerima BST tidak bisa menerima bantuan yang lain. Jika terjadi ganda, akan ambil satu data saja, ” ungkap Mensos.

Sebelumnya, beredar kabar di media lokal Kabupaten Siak bahwa, sebanyak 2.000 warga ‘mengamuk’ karena tidak menerima lagi bantuan usai dilakukan pemadanan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial setempat.

Namun, setelah diklarifikasi langsung kepada Dinas Kabupaten Siak, Wan Idris pada Minggu (25/4/2021) pukul 07.30 WIB, membantah dengan tegas ada warga yang mengamuk yang ada mempertanyakan alasan tidak menerima lagi bantuan.

“Saya klarifikasi tidak ada warga di Kabupaten Siak yang mengamuk. Hanya mempertanyakan alasannya saja, kenapa tidak menerima bantuan lagi, ” ujar Wan Idris.

Masih terkait pemberitaan di atas, Biro Humas Kemensos juga mengklarifikasi melalui PIC PT. Indonesia untuk BST Hendrasari berdasarkan pemantauan di Kabupuaten Siak, sama sekali tidak ditemukan warga ngamuk.

“Kami melakukan pemantauan penyaluran dan tidak ditemukan warga mengamuk karena tidak menerima bantuan lagi. Namun, yang ada warga mempertanyakan alasannya dan hal itu dianggap wajar-wajar saja, ” tandas Hendra.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL RI