Hasbullah Rahmad DPRD Provinsi Jabar : Serap Aspirasi Masyarakat Depok, Fokus pada Peningkatan Infrastruktur dan Pendidikan Program RTLH

Uklik.net- Masalah pembangunan infrastruktur, khususnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta tantangan dalam sektor pendidikan kembali menjadi isu utama yang disampaikan oleh warga Depok dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad. Reses yang berlangsung di Aula Rajagas, Kecamatan Sukmajaya, Depok.Kamis (6/3/2025) dihadiri oleh warga setempat, tokoh masyarakat, simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN), serta berbagai pihak yang mendukung perjuangannya.

Dalam kesempatan tersebut, H.M. Hasbullah Rahmad menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai rumah tidak layak huni yang masih menjadi masalah besar bagi banyak keluarga di Depok. Banyak warga mengajukan pertanyaan mengenai prosedur pengajuan RTLH dan berharap agar pemerintah dapat lebih memfokuskan perhatian pada perbaikan infrastruktur rumah, sehingga lebih banyak warga yang bisa merasakan manfaat dari program tersebut.

Selain itu, masalah pendidikan juga menjadi sorotan dalam reses ini. Beberapa warga mengeluhkan kurangnya fasilitas pendidikan, terutama di tingkat SMK/SMA yang masih mengalami keterbatasan gedung sekolah. Mereka berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada di wilayah mereka.

“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak dalam reses kali ini. Saya akan terus merawat hubungan baik ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Depok melalui perjuangan saya di DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar Hasbullah di hadapan warga yang hadir.

Selain permasalahan infrastruktur dan pendidikan, Hasbullah juga menyoroti masalah yang cukup krusial, yakni sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang masih menimbulkan ketidakadilan. Menurutnya, sistem ini masih memungkinkan terjadinya ketidakmerataan dalam penerimaan siswa ke sekolah negeri, terutama terkait dengan zonasi.

“Ada anak yang tinggal dekat dengan sekolah tetapi tidak bisa masuk, sementara yang tinggal jauh malah diterima. Ini membuka celah bagi praktik-praktik tidak sehat seperti ‘transaksi jual beli bangku’. Mekanisme seperti ini harus dihentikan dan harus lebih transparan agar tidak ada ketidakadilan dalam pendidikan,” kritik Hasbullah.

Lebih lanjut, Hasbullah berharap agar Ujian Nasional (UN) kembali diterapkan sebagai acuan utama dalam penerimaan siswa ke sekolah negeri, sehingga hasil ujian bisa dijadikan referensi dalam proses penempatan siswa berdasarkan zonasi.

Salah satu pencapaian signifikan yang dibagikan oleh Hasbullah dalam reses ini adalah program renovasi RTLH yang telah dilaksanakannya. Pada periode kedua masa jabatannya, Hasbullah berhasil membantu lebih dari 2.500 unit rumah tidak layak huni di Kota Depok, dengan anggaran yang bervariasi antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per unit.

“Pada tahun ini, meskipun jumlah rumah yang direnovasi sedikit, anggaran untuk renovasi meningkat hingga 100 persen, yakni mencapai Rp 40 juta per unit. Ini artinya kualitas renovasi akan lebih baik meskipun jumlahnya lebih sedikit,” kata Hasbullah.

Sebelumnya, dengan anggaran yang lebih kecil, program renovasi RTLH bisa mencapai sekitar 11 ribu rumah se-Jawa Barat, namun tahun ini jumlahnya turun menjadi sekitar 2.836 unit. Meski jumlahnya lebih sedikit, namun nilai bantuan yang diberikan lebih besar dan berkualitas.

Hasbullah juga menjelaskan bahwa untuk pengajuan RTLH, masyarakat dapat mulai mengajukan permohonan sejak bulan Maret 2025. Kini, semua pengajuan dilakukan secara online, melalui sistem yang terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi. Setelah data dimasukkan dan dikirimkan secara online, masyarakat diminta untuk mengirimkan bukti pengiriman secara offline untuk memastikan prosesnya dapat dipantau dan dikawal.

“Untuk pengajuan RTLH, masyarakat sudah bisa mulai mengajukan mulai bulan ini, Maret 2025. Setelah diinput dan dikirimkan secara online ke Provinsi Jawa Barat, bukti pengiriman offline harus diserahkan kepada saya agar saya bisa mengawal prosesnya hingga selesai,” terang Hasbullah.

Hasbullah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Depok, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya program RTLH dan upaya perbaikan sistem pendidikan, ia berharap dapat memberikan dukungan nyata bagi warga Depok untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan pendidikan yang lebih baik.

“Melalui reses seperti ini, saya berharap dapat menampung aspirasi dan keluhan masyarakat yang selanjutnya akan diperjuangkan dalam kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi, untuk kemajuan Kota Depok dan kesejahteraan warganya,” tutup Hasbullah.

Dengan demikian, reses kali ini menjadi ajang penting bagi H.M. Hasbullah Rahmad untuk mendengarkan langsung masalah yang dihadapi masyarakat dan merancang solusi yang tepat guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Depok.( Sm )