Pelimpahan Tugas Dari Pemerintahan Lama Itu Wajar, Jangan Jadi Blunder

uklik.net – Gencarnya pemberitaan yang menyoal PR yang diberikan Walikota Depok KH Muhammad Idris – Imam Budi Hartono pada pasangan walikota terpilih menimbulkan reaksi negatif pada sebagian masyarakat, pasalnya berita itu diplintir sedemikian rupa seolah pasangan Idris -Imam tak mampu bekerja baik hingga meninggalkan beberapa permasalahan yang belum selesai. Sedikit aneh memang, mengingat pada pergantian jabatan tingkat apapun baik presiden hingga RT pastilah ada program-program yang diinginkan bisa berkesinambungan ataupun diteruskan oleh penggantinya. Jadi bahasa PR disini adalah hal yang lumrah bukan terkait ketidakmampuan bekerja. Apalagi sampai ada bahasa , apa saja yang sudah dilakukan belasan tahun ini sampai harus meninggalkan PR ?! Bahkan presiden SBY , Jokowi dan Prabowo pun pastinya ditinggalin pekerjaan yang harus dilanjutkan dan di perbaiki, pemerintahan baru itu harusnya jadi solusi bukan cuma mengeluh dan mengkritisi. Demikian disampaikan Cak Anton Arema, salah satu aktifis dan pemerhati politik Kota Depok.

Lagi pula , tambahnya, masyarakat pun tahu prestasi dan keberhasilan pemerintah Kota Depok selama ini di berbagai bidang seperti mendapat penghargaan dari Ombudsman RI dimana Kota Depok meraih skor 89,7 (kategori A – Kualitas Tertinggi) atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kemenkumham, Keberhasilan D’Sunting Menara untuk penanganan stunting sehingga dijadikan standart dan percontohan bagi wilayah lain, di bidang kesehatan keberhasilan Capaian UHC 103,13 % dan membangun RSUD tambahan , walikota memenuhi mampir semua janji politiknya , juga didapatnya ratusan penghargaan diberbagai bidang baik di tingkat propinsi maupun nasional.

” Ini bukti yang perlu diapresiasi karena bukan fiktif. Bahkan pembangunan pun bisa di bilang cukup merata berkat kerjasama eksekutif, yudikatif dan masyarakat, ” ujarnya.

Atas kondisi ini ia merasa heran jika pesan walikota tersebut dipolitisir jadi kegagalan kerja pemerintahan lama.

” Saya menduga isu itu hanya berasal dari segelintir orang yang tidak mengerti tata pemerintahan dan sibuk mencari muka pada pasangan terpilih untuk kepentingan tertentu dan bukan berasal dari pasangan Supian -Chandra. Sebab aneh saja mempolitisir seolah ada ‘kegagalan dan ketidakmampuan’ pemerintahan lama , ini bukan lagi masa kampanye. Dan lebih tragis lagi , walikota terpilih adalah bagian penting dari pemerintahan lama yang terkait langsung dengan isu kegagalan yang dikoarkan. Apa iya ia menunjuk hidung sendiri terkait ‘kegagalan’ tersebut. Rasa-rasanya tidak seperti itu, ” ujar Cak Anton meragu.

pun mengingatkan lagi , sebagai walikota terpilih tentunya pihak Supian Suri – Chandra sangat siap dengan pembangunan berkesinambungan dan pembaharuan serta perbaikan yang mereka ucapkan dalam rangkaian janji kampanyenya. Mereka juga tahu benar bahwa sebagian besar program yang dijalankan 2025 adalah program yang sudah disusun dan dianggarkan di pemerintahan Idris-Iman.

” Saya yakin Idris -Imam legowo karena Supian Suri sebagai walikota terpilih , juga pernah cukup konsisten dan punya andil besar di pemerintahan lama. Tahu dengan jelas setiap program kerja mereka dan ikut bangga dan sekaligus bertanggungjawab atas semua prestasi dan jalannya pemerintahan selama ini apalagi jabatannya sangat strategis, sebagai Sekda Kota Depok waktu itu,” ujar Cak Anton menambahkan.

Terkait persoalan sampah yang diributkan di media massa itu menurut pengamatan Cak Anton merupakan persoalan berantai, tidak bisa dibebankan kepada pemerintahan terakhir. TPA Cipayung berdiri sejak ’80 an dan sejak tahun 2000 tidak diperkenankan diperluas lagi oleh warga, meski sampah Depok terus bertambah seiring pertambahan penduduk. Saat pemerintahan Nur Mahmud Ismail dan Idris jadi wakilnya ada upaya MoU dengan Jepang dalam penyelesaian sampah tapi tidak berlanjut karena terbentur aturan perundangan, MoU dengan LN harus melalui pusat.

Di tahun 2018 BKSP (Badan Kerja Sama Pembangun) JABODETABEK berencana membangun TPA bersama, atas inisiasi BKSP sayangnya tidak terealisasi. Setelah itu Depok bersama dengan Bogor dan Kabupaten Tangsel atas arahan gubernur membuat MOU dengan propinsi Jawa Barat terkait TPA Nambo, sayangnya perusahaan yang ditunjuk pailit dan tidak lanjut. Apakah setelahnya pemerintah Kota Depok diam saja tentu tidak ada banyak upaya seperti bank sampah , UPS semua untuk mengurangi timbunan sampah.

” Pasca covid 2022 atas arahan walikota ditunjuklah Supian Suri, Sekda waktu itu untuk membentuk Tim Khusus Penanganan Persampahan, yg diawali dengan kunker studi tiru ke Banyumas ( soal mesin insenerator). Ternyata hasilnya tidak efektif. Berikutnya wali kota menetapkan Satgas tentang sampah dan penanganan banjir sekitar TPA antara lain Pasput dan Cipayung yang diketuai Ketua BAPPEDA, dengan programnya yg cukup efektif tapi belum menuntaskan masalah ,” ujar Cak Anton melansir keterangan Idris beberapa bulan lalu saat warga Depok mempertanyakan penanganan sampah.

Karena sampah bukan hanya masalah Kota Depok, saat ini ada Program ISWMP kolaborasi Kementerian PUPR dengan Pemkot Depok untuk produksi sampah menjadi RDF lokasinya di TPA, dengan opstekker PT Semen Cibinong.

” Operasionalnya direncanakan di akhir 2025, namun pembangunannya sedang proses sejak akhir tahn 2024. Tentunya yang seperti ini harus dilanjutkan pemerintahan selanjutnya. Apa PR seperti ini juga bentuk ketidakmampuan ? ” tanyanya.

Lebih lanjut ia mengingatkan di Kota Depok yang dinamis dan pertambahan penduduknya cukup pesat ini persoalan bukan cuma sampah tapi juga kemacetan, peningkatan kesejahteraan dan lainnya. Tiap saat timbul permasalahan baru dan butuh penyelesaian.

” Jadi residu Pilkada yang hanya sibuk mencari – cari kesalahan jangan dibiarkan terus, harus diganti dengan upaya mencari penyelesaian isu tersebut dengan pendekatan Collaborative Governance. Siapapun yang berhasil menyelesaikan permasalahan kota akan dihargai kok.Tidak perlu picik , melupakan jasa dan karya pendahulunya. Itu adalah sikap negarawan dan pemimpin yg bijak,” ujarnya.

Cak Anton Arema meyakini pasangan Supian – Chandra bukan politisi kemarin sore yang cuma sibuk tantrum dan mengeluhkan PR dan pekerjaan di media massa. ” Saya yakin mereka akan mempersiapkan target dan rencana kerja 100 hari pertama mengingat cukup banyak janji politik yang harus mereka penuhi seperti di bidang pendidikan harus memenuhi kebutuhan sekolah lanjutan dan menguliahkan lulusannya,” pungkas Cak Anton. (d’toro)