Terkait Program PMT : Dinkes Ketat Lakukan Pengawasan Sejalan Dengan DPRD Depok

uklik.net – Dalam upaya penanggulangan masalah stunting, Dinas Kesehatan Kota Depok telah mengambil langkah signifikan dengan memberdayakan Wira Usaha Baru (WUB) dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam rangka mencegah anak-anak menderita stunting

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, memberikan penjelasan kepada para wartawan, menyampaikan bahwa dalam pemilihan vendor, pihaknya berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Kota Depok terkait pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dia menekankan bahwa kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) merupakan bagian integral dari inisiatif ini, sesuai dengan edaran yang mengamanatkan seluruh perangkat daerah untuk mendukung UMKM dalam kegiatan mereka.

Liziawati menyoroti proses seleksi vendor, di mana setiap kecamatan memiliki kewenangan untuk memilih WUB dari data yang terdaftar dalam aplikasi Mbiz. Penekanan pada keberagaman dalam pemilihan ini diakui sebagai langkah strategis.

“Kami sudah mendata, dari WUB yang terdata di dalam Mbiz di masing-masing kecamatan kami juga lakukan IKL (inspeksi kesehatan lingkungan),” ujar Mary Liziawati Selasa (21/11/2023)

Tak hanya itu, Dinas Kesehatan juga menjalankan langkah-langkah pemeriksaan dan pengawasan secara masif lebih diutamakan memastikan bahwa vendor diutamakan yang memiliki sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS) hal itu dilakukan untuk menjaga mutu standar gizi yang baik.

Liziawati menekankan, “Kami juga minta cateringnya walaupun tidak semua memiliki SLHS tetapi kita lakukan IKL untuk memastikan.yang sudah punya SLHS . Jadi hal-hal yang seperti itu yang kami upayakan untuk bisa dipilih oleh puskesmas.”

Dalam rangka menjaga aspek kesehatan lingkungan, Dinkes melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang mencakup pemeriksaan sanitasi dan kesehatan lingkungan secara menyeluruh. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa vendor yang dipilih memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan.

Liziawati juga menggarisbawahi pentingnya ketidakbelaagamaan dalam distribusi PMT lokal. Dia telah memberikan saran kepada para kader dan WUB yang terlibat dalam pembagian PMT agar menjauhi atribut berbau politik ini sejalan dengan arahan Komisi D DPRD Depok. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa distribusi PMT tidak terpengaruh oleh faktor-faktor politis yang dapat mengurangi efektivitas dan keberlanjutan program.( JW)