Uklik.net- DEPOK, Sejak evaluasi penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) tiap hari Jum’at, tertuang Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya penghematan anggaran yang cukup signifikan dan aspek kinerja ASN tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dikatakan Wali Kota Depok Supian Suri mengungkapkan penerapan WFH berdampak langsung pada efisiensi penggunaan listrik di lingkungan perangkat daerah. Pengurangan aktivitas di kantor membuat penggunaan fasilitas seperti lift dan penerangan menjadi lebih minim.
“Karena memang satu hari itu jadi waktu yang lumayan panjang. Lift kita tidak difungsikan, lampu-lampu tidak difungsikan. Itu lumayan besar ya,” ujar Supian Suri, Jumat (10/04/26).
Dirinya menyebut, penghematan anggaran dari penerapan WFH di lingkungan Sekretariat Daerah mencapai sekitar Rp 120 juta per bulan atau lebih dari Rp 1,2 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai sebagai capaian positif dalam upaya efisiensi belanja operasional pemerintah daerah.
Namun dari penelusuran data yang diperoleh dari Ketua terlampir laman resmi Sirup LKPP tertulis RUP SEKRETARIAT DAERAH PEMKOT DEPOK, Belanja Tagihan Listrik Rp Rp 9.650.000.000 Dikecualikan APBD 63366179 January 2026, Uraian Pekerjaan Pembayaran listrik, Spesifikasi Pekerjaan Listrik pra bayar (token)/pasca bayar (langgan).
Diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik dan Politik R. Wempy Syamkarya mengatakan, “Anggaran listrik Pemkot Depok : Rp 9,65 miliar/ tahun, Hemat karena WFH Rp 120 juta / bulan – Rp 1,44 miliar/tahun, Persentase hemat : 1, 44 M/ 9,65 M= 14,9% setahun. Itu lumayan signifikan, cuma dari libur 1hari kerja/Minggu, listrik bisa kepangkas hampir 15%. Artinya beban operasional gedung Pemkot memang tinggi di AC ,lift, dan lampu.” ujarnya disaat dimintai tanggapan Wartawan, Jum’at (17/04/26).
Wempy mengungkapkan, “hemat vs Produktivitas, WFH Jum’at ngirit listrik, tapi harus ada data kinerja ASN. Kalau layanan publik melambat atau target OPD gak tercapai, hemat Rp 1, 44 M bisa gak sebanding sama kerugian layanan.
SE Mendagri 800. 1.5 /3349 / SJ juga nekenin kinerja tetap prioritas. Dari anggaran Rp 9,65M itu untuk apa saja ?. ujarnya.
Dirinya menyebut, dari laman Sirup LKPP tertulis Listrik pra bayar/ pascabayar” untuk Setda
Tapi Setda aja’ apa seluruh OPD ? Kalau Rp 9,65M cuma Setda ,total Pemkot pasti jauh lebih besar. Jadi potensi hemat kota malah bisa lebih dari Rp 1, 44 M.” ujarnya.
“Penghematan Rp 120 juta/ bulan ini klaim sepihak. Idealnya BPKD rilis laporan meteran listrik bulan sebelum & sesudah WFH biar transparan. Ide gagasan & solusi lain biar hemat listrik makin gede
Solusi Cara Kerja Estimasi.” ujarnya.
Masih lanjut Wempy mengatakan, Dampaknya WFH 2 hari + jam kerja geser Senin – Kamis 07 .00-15.00, Jumat WFH , Sabtu libur. AC sentral mati total 3 hari bisa hemat, hanya 25 – 30 % Layanan publik via online & piket. Solar panel di gedung Dibaleka ” Pasang PKTS atap 200 kWp. Investasi Rp 3 M, BEP 5 tahun Pangkas 15- 20% tagihan bisa pakai skema KPBU / green bond.
“Audit energi & retrofit : Ganti lampu TL ke LED ,AC inverter, sensor gerak di toilet / lorong Hemat 10-15 % tanpa WFH biaya kecil hasil permanen.” ujarnya.
WFH itu solusi cepat tapi sementara,
“Kalau mau permanen, Pemkot Depok harus serang 3 biang kerok listrik yaitu AC sentral, lampu 8 jam nyala, dan server. Tanpa WFH pun, 3 itu kalau dibenahi bisa hemat Rp Rp 2-3 M/ tahun, WFH + retrofit = kombinasi paling cuan.
Terus hasil hemat Rp 1,440M/tahun jangan ilang di belanja lain. Dibikin earmarking aja 50 % buat insentif ASN, 50% buat pasang PLTS jadi hemat listrik.” ujarnya.
Jadi menurut Wempy, “Klaim Wali Kota Depok sudah bagus sebagai langkah awal, tapi biar gak berhenti di gimmick Jum’at libur, Pemkot Depok perlu, buka data meteran, Audit energi total, dan Alihkan hasil hemat ke Investasi hijau. Kalau 3 itu jalan, tahun depan bisa hemat Rp 3 M tanpa ngorbanin layanan.” ujarnya.
(Rt/Red)
