Muhammadiyah Surakarta Sayangkan Wacana Penghapusan Ujian Nasioal
Kekecewaan kalangan Muhammadiyah atas wacana penghapusan Ujian Nasional , sangat dirasakan , karena salah satu bidang usaha yang menonjol dari Muhammadiyah adalah dunia pendidikan. Bahkan sebagian besar pengurus Muhammadiyah berasal dari kalangan guru.
uklik.net – SOLO – Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Drs. H. Subari menyatakan kekecewaannya atas wacana penghapusan Ujian Nasional ( UN ) yang dilontarkan Menteri Nadiem Makarim. Hal itu dikatakan Drs.Subari , saat berbicara di acara Pelantikan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 23 Semanggi, Kota Surakarta, Selasa 23 Desember 2019.
Pelantikan Kepala Sekolah ini dilakukan oleh Ketua PDM , untuk Nurul Maesyaroh menggantikan Suparmo yang telah memasuki masa purna tugas. Hadir juga dalam kegiatan ini , Ketua Majelis Dikdasmen PDM Muhammadiyah Kota Surakarta Drs. Trijono , Ketua Ranting Semanggi DR. Bekti Suharto dan para pengurus Muhammadiyah lainnya.
Menurut Subari , “ ujian nasional akan dihilangkan , saya mendengar langsung dari siswa , semangat belajar menjadi nglokro atau kurang gairah. Meski UN nanti dihilangkan , saya minta persaingan antar siswa harus ada. Di Muhammadiyah , harus tetap ada ujian atau try oout atau ujian bersama , untuk mengukur satu sama lain , nanti yang terbaik akan diberi apresiasi. Agar tetap ada persaingan , dan anak anak tetap semangat belajar,” ujar Subari , yang juga ketua MUI Kota Surakarta.
Penghapusan Ujian Nasional , sebagai kebijakan menteri yang baru , harus ditunggu hasilnya. Jadi menteri , mereka punya pemikiran sendiri , sehingga harus lebih baik dibandingkan bila UN tidak dihapus.
Kekecewaan kalangan Muhammadiyah atas wacana penghapusan Ujian Nasional , sangat dirasakan , karena salah satu bidang usaha yang menonjol dari Muhammadiyah adalah dunia pendidikan. Bahkan sebagian besar pengurus Muhammadiyah berasal dari kalangan guru.
Terkait dengan pergantian Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 23 Semanggi , Drs . Trijono , menyebut adalah hak dari Ketua PDM atas usulan Ranting dan cabang. Sementara Majelis Dikdasmen hanya pelaksana saja. Sesuai dengan regulasi , masa kerja kepala sekolah 4 tahunan , bisa diperpanjang sampai 12 tahun. Bila istimewa , bisa sampai 16 tahun dengan catatatn ditempatkan disekolah yang lebih rendah , dengan harapan bisa mendongkrak prestasi sekolah tersebut. Drs. Trijono berharap , sekolah ini menjadi model atau contoh bagi lingkungannya. ( Saf / FOTO : Syamsudy )
